Sidparnas Bahas Mekanisme Pemilihan Ketua DKN
Salah satu agenda yang ramai dibahas dalam Sidang Paripurna Nasional
(Sidparnas) Gerakan Pramuka adalah persiapan Dewan Kerja Gerakan Pramuka
mengadakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri-Putra
(Muspanitra). Sidang yang berlangsung di Komisi B itu membahas mekanisme
pemilihan ketua Dewan Kerja Nasional (DKN).
Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional (DKN) Kak Sinta Ayu Lestari
mengatakan, banyak yang didiskusikan dalam sidang Komisi B. Misalnya
soal mekanisme pemilihan Ketua DKN. Ada beberapa usulan tentang
ketentuan pemilihan Ketua DKN, apakah melalui voting, musyawarah
mufakat, atau, menggunakan formatur.
“Jika menggunakan formatur berarti perlu ada syarat-syarat khusus
untuk menjadi DKN. Tapi memang yang memverifikasi tim formatur. Memilih
Ketua DKN hingga anggotanya,” ujar Kak Sinta di Cisarua, Bogor, Jawa
Barat, Jumat (23/2).
Meski demikian, Kak Sinta berharap dalam Muspanitra yang rencananya
akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara akhir tahun nanti,
pemilihan Ketua DKN akan berlangsung dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Pasalnya, arah pembinaan Gerakan Pramuka adalah musyawarah dan
mufakat yang tertuju pada rasa persaudaraan.
“Selain itu kalau pemilihannya menggunakan sistem formatur takutnya
ada beberapa daerah yang keterwakilan suaranya tidak tersampaikan,
karena untuk tim formatur pemilihan pastinya hanya diwakili satu
wilayah,” jelasnya.
Namun apabila menggunakan sistem musyawarah mufakat, artinya Dewan
Kerja Daerah (DKD) menyetujui bahwa yang terpilih sebagai Ketua DKN
merupakan kesepakatan bersama sehingga tidak ada keterwakilan suara
untuk memilih Ketua DKN.
Dalam sistem pemilihan itu, masing-masing DKD dan DKN boleh mengusung
nama calon, satu, dua, atau tiga orang. Kak Sinta menandaskan, tidak
masalah DKD mengusulkan lebih dari satu orang. Sebab pada akhirnya akan
menggunakan sistem musyawarah mufakat dan ada proses kualifikasi.
“Setelah banyak dilakukan diskusi, alhamdulillah kita sepakat bahwa
sistem pemilihan Ketua DKN tetap menggunakan model musyawarah mufakat.
Tapi nanti tetap ada kualifikasinya,” jelasnya.
Kualifikasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan syarat-syarat.
Misalnya, catatan prestasi di Dewan Kerja, sehat jasmani dan rohani,
tidak pernah memiliki catatan negatif selama di Pramuka, bebas narkoba,
usia minimal 20 dan maksimal 23 tahun, Pramuka Penegak dan Pandega
Laksana, aktif di Gugus Depan, dan lain-lain.(pramuka.or.id)
PRAMUKA SMALAB
Seo Construction
I like to make cool and creative designs. My design stash is always full of refreshing ideas. Feel free to take a look around my Vcard.
- PRAMUKA SMALAB
- Februari 24, 1989
- 1220 Manado Trans Sulawesi
- contact@example.com
- +123 456 789 111
Posting Komentar